Last edited by Sabar
Wednesday, July 29, 2020 | History

3 edition of Yurisprudensi Kepailitan, 1998-1999 found in the catalog.

Yurisprudensi Kepailitan, 1998-1999

Lukman Nadjamuddin

Yurisprudensi Kepailitan, 1998-1999

Himpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi Dan Peninjauan Kembali

by Lukman Nadjamuddin

  • 328 Want to read
  • 16 Currently reading

Published by Tatanusa .
Written in English


The Physical Object
FormatHardcover
Number of Pages944
ID Numbers
Open LibraryOL13166212M
ISBN 109798409493
ISBN 109789798409493

  Author of Himpunan surat edaran Mahkamah Agung (sema) dan peraturan Mahkamah Agung (perma) Republik Indonesia, tahun , Himpunan putusan Mahkamah Agung dalam perkara PHI tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) disertai ulasan hukum, Himpunan putusan kasasi peradilan agama, Himpunan yurisprudensi hukum pertanahan, Himpunan yurisprudensi . Yurisprudensi Mahkamah Agung NO. K/Pid/, tanggal dan putusan Pengadilan Negeri Boyolali Nomor: 02 / Pid. B // dikaitkan Hukum Acara Pidana,dengan menggunakan kajian dari segi filosofis dan yuridis iv. MOTTO Berusaha dan Berjuang Sebelum Berharap.

14 Pengertian Yurisprudensi Menurut Para Ahli Terlengkap – Yurisprudensi berasal dari kata Iuris Prudensial (Latin), Jurisprudentie (Belanda) dan Jurisprudence (Belanda) yang berarti ilmu hukum. Dalam sistem pengetahuan hukum, Yurisprudensi adalah suatu pengetahuan hukum positif dan hubungannnya dengan hukum yang lain.   Yurisprudensi menyangkut putusan Hakim, hukum berubah rubah dari tiga sisi yaitu waktu, tempat dan keadaan. Hukum tidak statis, tapi dinamis. Yurisprudensi harus memenuhi syarat menurut BPHN pada tahun dari hasil penelitian: a.

UU Arbitrase , R. tanda, L.. Flannery () Undang-Undang Arbitrase Bahasa Inggris , yang diilhami oleh Undang-Undang Model UNCITRAL tetapi bervariasi dalam banyak hal signifikan sehubungan dengan itu, dieksplorasi secara rinci dalam buku tebal yang bermanfaat ini, yang baru-baru ini diperbarui dan mengutip yurisprudensi dari banyak pengadilan di Inggris . Menurut yurisprudensi mahkamah agung hibah wasiat tidak boleh merugikan ahli waris,dalam hal ada ahli yang dirugikan oleh adanya hibah wasiat itu,hibah tersebut harus dibatalkan dan diadakan pembagian lagi. Dalam perkara Para Syechun binti Alatas lawan binti Alatas. Susunan majelis hakim: DH Lumbanradja SH.


Share this book
You might also like
A Sunny Day (First Step Nonfiction)

A Sunny Day (First Step Nonfiction)

What Works

What Works

Joseph Conrad

Joseph Conrad

A Printed paper of some of the under-clerks in Chancery

A Printed paper of some of the under-clerks in Chancery

Schizophrenia and social needs

Schizophrenia and social needs

Disquiet and other stories

Disquiet and other stories

The White Tower

The White Tower

Up to speed

Up to speed

Distance education in rural Alaska

Distance education in rural Alaska

plea for a Christian sociology

plea for a Christian sociology

Report on land tenure insecurity on the Zambian copperbelt

Report on land tenure insecurity on the Zambian copperbelt

An essay on the nature and method of ascertaining the specifick shares of proprietors

An essay on the nature and method of ascertaining the specifick shares of proprietors

Kansas Health Care In Perspective 2005 (Kansas Health Care in Perspective)

Kansas Health Care In Perspective 2005 (Kansas Health Care in Perspective)

Tackling drug use in rented housing

Tackling drug use in rented housing

Yurisprudensi Kepailitan, 1998-1999 by Lukman Nadjamuddin Download PDF EPUB FB2

Yurisprudensi Kepailitan, by Lukman Nadjamuddin,available at Book Depository with free delivery worldwide. Himpunan yurisprudensi hukum kepailitan dan hutang piutang: permohonan perkara pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang: Author: Indonesia.

Mahkamah Agung: Publisher: Cipta Jaya, Length: pages: Export Citation: BiBTeX EndNote RefMan. Tidak terdapat ketentuan tertulis yang jelas kapan batas akhir paling lambat pengajuan hak tagih atas piutang terhadap kurator yang melakukan pemberesan terhadap boedel pailit aset.

Sehingga preseden praktik peradilan yang ada kemudian menjadi rujukan kaedah norma hukum bagi kreditor dalam menghadapi kepailitan debitornya. Yurisprudensi KepailitanHimpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi dan Peninjauan Author: Rahayu Hartini.

tinjauan yurisprudensi hukum kepail Oleh JANUARDO S.P. SIHOMBING (Januari ) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU No.

37/) mengatur dua instrumen penting mengenai mekanisme penyelesaian utang piutang oleh Debitor dan Kreditor yakni: (1) Kepailitan, dan.

Yurisprudensi KepailitanJakarta: Tatanusa 4 Ibid. 5 Sutan Remy Sjahdeini, HUKUM KEPAILITAN MEMAHAMI FAILLISSEMENTSVERORDENING JUNCTO UNDANG-UNDANG NO. 4 TAHUN(Jakarta: Grafiti, ), hal. 59 LINDIA HALIM: RESTRUKTURISASI UTANG UNTUK MENCEGAH KEPAILITAN, keadaan mampu.

Dari yurisprudensi (preseden) yang ada, PTUN tidak berwenang memeriksa ataupun memutuskan sengketa kepemilikan, meski betul bahwa objek yang dipersengketan di PTUN adalah surat keputusan / penetapan (beschikking), semisal berupa surat keputusan pemberian hak atas tanah kepada pihak lawan, pembatalan hak atas tanah, bahkan pencabutan hak atas.

Tergugat untuk itu merujuk kaedah norma yurisprudensi berupa putusan Mahkamah Agung RI No. K/Sip/ tanggal 13 April “Ada atau tidaknya azas nebis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh pihak saja, melainkan terutama bahwa obyek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh Keputusan Pengadilan Negeri yang terlebih dahulu.

Bahwa dengan memperhatikan pengertian kepailitan sebagai sita umum tersebut di atas, Pasal 1 Butir 1, Pasal 3 Ayat 1 beserta penjelasannya, Pasal 1 Butir 1, Pasal 26 Ayat 1 dan Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun serta Pasal Ayat 6 HIR, maka Mahkamah Agung berpendapat perlawanan oleh pihak ketiga (derden verzet) mengenai budel.

Brief Answer: Jika merujuk pada teori serta doktrin ilmu hukum, antara gugatan wanprestasi dan tipe karakter gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) memang dipisahkan secara tegas, sehingga tidak dapat dicampur-aduk. Berbagai preseden putusan Mahkamah Agung RI (MA RI) mengukuhkan doktrin demikian, bahwa permohonan ganti kerugian immateriil merupakan ciri.

Suryono,Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, BP Cipta Jaya. ——————–,Himpunan Yurisprudensi Hukum Kepailitan Dan Hutang Piutang, BP Cipta Jaya. restructuring) akan memungkinkan perusahaan Debitur kembali berada dalam 3 Putusan Majelis Hakim Peninjauan Kembali pada perkara Nomor 24/PK/N//, Yurisprudensi KepailitanJakarta: Tatanusa 4 5 Ibid.

download Kumpulan Yurisprudensi Pidana dan Pidana download Kumpulan Yurisprudensi MA Perdata & Perda DIBALIK AKTA OTENTIK; ISTILAH HUKUM (Bagian kedua) ISTILAH HUKUM (Bagian kesatu) Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; ISTILAH P18, P19, P21 didalam perkara pidana.

Hukum kepailitan: berdasarkan UU no. 37 tahun Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: dilengkapi dengan UU no.

37 tahun Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang / Rahayu Hartini ; pengantar, Sri Redjeki Hartono UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang Malang Australian/Harvard Citation. book debt and have maturity value but its book debt nonpayment, therefore bases UU No.

40 Years about limited liabilities and UU No. 37 Years about bankruptcy and Paying. Nomor Tahun Tentang 04 K/ PERADILAN UMUM TIDAK BERWENANG MENILAI DAN MENGUJI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI K/Pdt/ PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUAT DIBAWAH TEKANAN DAN DALAM KEADAAN TERPAKSA ADALAH MERUPAKAN “MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEIDEN” YANG DAPAT.

Download E-Book EKONOMI KREATIF (UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN Kamis, 14 Nov Yurisprudensi Hukum Perdata Niaga. Transaksi Derivatif Dan Kepailitan Putusan Peninjauan Kembali MA-RI Rabu, 19 Agu ZUKHRUFFIYAH RIZQI ADDINDA, () KEPAILITAN JOINT OPERATION DAN TANGGUNG JAWAB PARA PESERTA JOINT.

Pengertian Yurisprudensi Menurut Para Ahli. Berikut ini adalah definisi dari yurisprudensi menurut ahlinya. Sudikno Mertokusumo ( 92) Pengertian yurisprudensi menurut Sudikno Mertokusumo adalah pelaksanan hukum dalam hal konkrit terjadi tuntutan hak yang dijalan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun.

Yurisprudensi MA tentang tuntutan ganti rugi yang kadang saling bertentangan tidak lepas dari anggapan dan pemahaman bahwa "setiap hakim bebas dan tidak terikat pada putusan hakim yang lebih tinggi atau putusan hakim sebelumnya". Hal ini sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang No.

4 Tahun tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan. 24 bab ii asas-asas hukum, kekuatan berlakunya asas hukum kedudukan advokat dan kedudukan komisi pemberantasan korupsi a. pengertian asas-asas hukum. Nantinya, kompilasi Yurisprudensi MA (sekarang) ini dituangkan dalam bentuk buku manual dan buku elektronik (e-book).Mekanisme kepailitan diatur dalam UU No.

37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan). Tulisan ini akan membahas kedudukan kreditor dalam kepailitan.